Pemerintah Siapkan Beri Subsidi Upah Pekerja dengan Gaji dibawah 3,5 Juta Sekitar Rp 150 ribu per bulan, selama 2 bulan!
Rananusantara.com, Jakarta – Pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah strategis guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya melalui serangkaian kebijakan stimulus ekonomi yang dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah merumuskan enam paket stimulus berbasis konsumsi domestik yang akan diterapkan pada kuartal II tahun 2025. Kebijakan ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian, terutama selama periode libur sekolah pada Juni–Juli 2025.
“Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Momentum ini kita manfaatkan untuk meluncurkan sejumlah program, khususnya yang dapat meningkatkan konsumsi masyarakat,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Mengutip informasi dari komdigi.co.id yang diakses pada Senin (2/6/2025), keenam paket stimulus tersebut difokuskan pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial. Salah satu bentuk stimulus yang disebutkan adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta atau setara Upah Minimum Provinsi (UMP), termasuk juga bagi guru honorer.
Seluruh paket stimulus saat ini tengah difinalisasi dan direncanakan akan diluncurkan secara resmi pada 5 Juni 2025.
Pemerintah berharap kebijakan ini mampu mengungkit konsumsi masyarakat secara signifikan.Pemerintah juga mendorong peran aktif Pemerintah Daerah dalam menciptakan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal selama masa liburan sekolah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat di dalam negeri dan turut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Di akhir rapat, Menko Airlangga menegaskan pentingnya sinergi antar Kementerian dan Lembaga dalam pelaksanaan stimulus tersebut.
“Sinergi antar Kementerian dan Lembaga harus terus diperkuat agar program-program ini bisa terlaksana tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia,” pungkasnya. (map/fsr)
Sumber: Komdigi.co.id & Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian