Penuh Haru! Ribuan Guru Honor Kalbar Diselamatkan Gubernur dari Penonaktifan
Ria Norsan saat menyerap aspirasi para Guru Non-ASN dari Kota Singkawang di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis, 6 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan menegaskan komitmennya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer, khususnya guru SMA. SUMBER FOTO : BIRO ADPIM PEMPROV KALBAR/ISTIMEWA.
RANA NUSANTARA.COM, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. menerima ratusan Guru Non ASN SMA/SMK Kota Singkawang dalam rangka menyerap aspirasi para Guru Non ASN Kota Singkawang, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis 6 Maret 2025.
Seperti kita ketahui, kedatangan Guru Non ASN di Kantor Gubernur merupakan tindak lanjut dari informasi yang berkembang di lingkungan tenaga pendidikan bagi para Guru Non ASN maupun yang bekerja di lingkungan Sekolah terancam dirumahkan.
Menindaklanjuti permasalah tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan membuka diri untuk mendengar keluh kesah para Pihak Sekolah melalui Komite sekolah tersebut secara langsung. Perkumpulan guru tersebut menyampaikan meminta pertimbangan agar mereka masih dapat mengabdi dalam mencerdaskan anak bangsa.
Usia melaksanakan audiensi di ruang Kerja Gubernur Kalimantan, Orang nomor satu Kalimantan Barat didampingi Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan pidatonya dihadapan ratusan guru yang telah menunggu di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Dikatakannya, Gubernur Ria Norsan akan mengeluarkan Pergub sebagai payung hukum untuk tetap membayarkan honor bagi para guru non ASN walaupun sedikit berbenturan dengan aturan yang ada. "Saya sangat prihatin dengan kondisi bapak ibu (guru) sekalian. Pertimbangannya yang muncul dari aturan baru tersebut hanya dua yakni merumahkan para guru non ASN atau mengeluarkan diskresi untuk menggunakan dana BOS. Saya memilih mengeluarkan diskresi agar bapak ibu tetap bisa mengabdi serta anak-anak kita dapat tetap bisa belajar seperti biasa," tegas Norsan.
Dirinya juga siap menanggung segala konsekuensi dari diskresi yang bakal diambilnya sebagai Gubernur Kalbar dalam upaya menyelamatkan nasib ribuan peserta didik di Kalbar. "Saya sudah siap menanggung konsekuensinya demi maslahat yang lebih besar, semua sudah ditimbang atas manfaat dan mudharatnya. Saya ambil kebijakan dan keputusan ini saya juga siap bertanggung jawab, dan nantinya akan kami bicarakan ke Kementerian terkait," pungkasnya.
Dengan adanya kebijakan yang diambil saat ini, Norsan berharap semua tenaga Pendidik untuk tetap fokus mengajar demi kepentingan anak didik untuk menuntut ilmu seperti yang saat ini sedang digaungkan oleh Pemerintah Pusat bahwa Indonesia di Tahun 2045 akan mendapatkan bonus demografi, maka dari itu perlu dipersiapkan mulai dari saat ini untuk menggapai Indonesia Emas di Tahun 2045.
"Ini merupakan dilema dari aturan pemerintah yang baru soal penggunaan dana BOS dan BOSDA untuk pembayaran tenaga guru honor. Tapi saya sebagai Gubernur akan mengambil diskresi untuk pembayaran gaji honor para Tenaga Pengajar, mereka (Tenaga Pendidik) itu mengajar banyak peserta didik dan perannya dibutuhkan untuk melakukan pengajaran. Saya ingin memastikan para anak didik dapat menerima pembelajaran dengan baik," harap Norsan.
Keputusan yang diambil oleh Gubernur Ria Norsan disambut bahagia dan rasa haru para Guru Honor. Sebagai upaya dan langkah strategis berikutnya, Ria Norsan juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang nasib ribuan tenaga honorer khususnya guru SMA.
"Kita akan segera berkoordinasi dan melaporkan ke pemerintah pusat untuk meminta solusi mengenai nasib 3 ribuan tenaga guru honor kita. Kita minta agar ada mekanisme kebijakan untuk tetap memberdayakan mereka yang telah mengabdi," ujarnya. (irf/ica)
SUMBER : BIRO ADPIM PEMPROV KALBAR